Arief Poyuono Waketum Gerindra/Foto: Tsarina Maharani/detikcomJakarta - Ramai undangan boikot pajak dari kubu tim sukses calon presiden 02 Prabowo Subianto. Ajakan boikot ini dilakukan alasannya melihat kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu.
Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa undangan boikot pajak ini dinilai jelek secara moral. Selain itu undangan boikot pajak ini sanggup merugikan kepentingan nasional, terlebih lagi yang selama ini menikmati layanan publik mulai dari asuransi kesehatan sampai dana pembangunan desa.
"Boikot pajak tidak saja jelek secara susila tetapi juga merugikan kepentingan nasional, terutama merugikan sebagian besar rakyat Indonesia yang selama ini menikmati layanan publik menyerupai kesehatan, pendidikan, subsidi, dana desa, dan lainnya," kata Yustinus kepada detikFinance, Rabu (15/5/2019).
Pasalnya, Yustinus menilai pendapatan yang diperoleh dari pungutan pajak pemerintah telah diarahkan untuk pembangunan yang masif. Mulai dari pembangunan infrastruktur, keamanan, bahkan birokrasi.
"Belum lagi belanja infrastruktur, pertahanan, keamanan, birokrasi, dan lain-lain," kata Yustinus.
"Dengan kata lain, undangan memboikot pajak ialah undangan memperburuk keadaan yang merugikan rakyat Indonesia," tegasnya.
Sebelumnya, salah satu timses capres no 02 yang juga Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono menyerukan kepada masyarakat yang tak terima dengan pemerintahan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak.
"Langkah-langkah yang sanggup dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu ialah hak masyarakat alasannya tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," klaim Poyuono. Sumber detik.com
Advertisement
EmoticonEmoticon